Soal Musibah Kebakaran, Legislator Dogiyai: Hentikan Saling Tuding Tanpa Bukti yang Jelas  

DOGIYAI - Soal Musibah Kebakaran di kabupaten Dogiyai belakangan ini, anggota DPRD Dogiyai Diminta agar hentikan saling tuding antara pihak keamanan dan rakyat demi kenyamanan warga masyarakat kabupaten Dogiyai.

"Inikan hanya musibah, saya minta antara masyarakat dan pihak keamanan tidak saling tuding tanpa data dan fakta yang diperoleh langsung di TKP (tempat kejadian perkara)" hal itu disampaikan Laorensius Goo anggota DPRD Kabupaten Dogiyai kepada Jurnalis (27/05) di salah satu hotel di Jayapura. 

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Apresiasi Keseriusan Pemerintah Selesaikan Polemik PPPK

Dirinya berharap supaya semua pihak di kabupaten Dogiyai bersatu untuk menginvestigasi bersama soal musibah kebakaran tersebut, menurut dia, jika tidak bersatu, saling tuding akan terus terjadi.

"mari kita semua bersatu, baik itu TNI/Polri, Masyarakat dan pemerintah membentuk tim investigasi untuk memastikan kebenaran siapa dalang dibalik musibah kebakaran itu" harap Goo.

Baca juga: Syamsurizal Dukung Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar

Lanjut Dia, hari ini Dogiyai tidak aman lantaran Orang tak kenal (OTK) melakukan aksi gelap dengan tujuan tertentu. Sehingga, pendropan kekuatan militer pun terus terjadi melewati batas seakan Dogiyai sedang perang.

"Pendropan aparat ini hentikan dulu, Jangan bikin seperti disini sedang perang, karena ini hanya membuat rakyat Dogiyai trauma. Sehingga terganggu aktifitas warga,

Baca juga: Anggota Komisi III DPR RI Santoso Minta Polri Tangkap Penimbun Minyak Goreng

Sementara itu, Goo minta pasukan militer yang sudah kirim ke daerahnya segera ditarik kembali. Menurutnya, kehadiran aparat gabungan hanya membuat rakyat Dogiyai trauma dalam menjalankan aktivitas mereka.

"Pengiriman aparat gabungan ini hanya membuat rakyat kami trauma, saya tekankan supaya, Aparat yang baru didatangkan dari luar ini segera tarik kembali" harap Goo.

Baca juga: Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian